
We didn’t find a product being promoted in this video. Its hook, format and structure below still show why it took off.
Browse products winning on TikTokPenolakan terhadap pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen untuk pembalut wanita, terus bergulir. Tak main-main, masalah ini didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 1 November 2026. Adalah Bernita Matondang yang mengajukan uji materiil terhadap Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang menjadi pijakan untuk menetapkan tarif PPN sebesar 11 persen terhadap pembalut wanita. Permohonan uji materi atau judicial review itu, diajukan dengan Nomor 406/PUU-XXIV/2026. Ketentuan yang diuji adalah Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1, beserta penjelasannya dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP. Rupanya, Bernita mempersoalkan dipertimbangkannya produk sanitasi menstruasi, khususnya pembalut, sebagai barang kebutuhan esensial yang dikenai pajak Padahal, pembalut bukan termasuk barang konsumsi, namun produk untuk memenuhi kebutuhan biologis yang harus dipenuhi secara berkala, demi menjaga kesehatan dan kebersihan kaum hawa saat menstruasi. Tiap bulan, Bernita rutin membeli pembalut dan turut menanggung PPN sebesar 11 persen. Kondisi ini, dianggapnya tidak mencerminkan keadilan di sektor perpajakan. Beda halnya dengan beras, jagung, kedelai, garam dan berbagai komoditas pangan lainnya, malah dibebaskan dari PPN. Dia menilai, penentuan barang yang berhak memperoleh fasilitas PPN, semestinya mempertimbangkan kriteria yang objektif, rasional, dan proporsional. - Selengkapnya kunjungi website dengan klik link di bio atau download aplikasi di AppStore dan Google Play Store.
Outliers and viral hits: their videos on Overshot, all time.