Original caption
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo semakin serius. Istana Kepresidenan menilai tindakan tersebut berpotensi masuk kategori makar. Jika unsur pidana makar terhadap Presiden terbukti, ancaman hukumannya bisa mencapai pidana mati. Ancaman tersebut diatur dalam Pasal 191 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan dugaan penyadapan terhadap Presiden bukan persoalan biasa. Apalagi, informasi yang diperoleh melalui penyadapan berpotensi menyangkut kepentingan strategis negara. - Selengkapnya kunjungi website dengan klik link di bio atau download aplikasi di AppStore dan Google Play Store. #inilahNews #Penyadapan #Inilahcom #TitikTengah #titikcerah